perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin


PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Sistem Ekonomi LiberalSebagai negara yang baru merdeka, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang. Upaya mengadakan pembangunan ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.Terdapat empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat yaitu :• Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan adanya gerakan separatisme di berbagai daerah• Terlalu sering berganti kabinet menyebabkan program-program kabinet yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan.• Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.• Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memilki tenaga ahli dan dana yang diperlukan belum memadai.Namun demikian, pemerintah telah mencoba upaya untuk memperbaiki ekonomi melalui langkah-langkah berikut ini :a. Nasionalisasi De Javasche BankDalam Keterangan Pemerintah tanggal 28 Mei 1951 di depan DPR, dikemukakan rencana Pemerintah mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Tugas panitia tersebut adalah mengajukan usul mengenai nasionalisasi, rencana undang-undang nasionalisasi, serta merencanakan undang-undang yang baru mengenai Bank Sentral. Kemudian pemerintah mengangkat Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bankberdasarkan keputusan Presiden RI No. 123 tanggal 12 Juli 1951. Sebelumnya, pemerintah telah memberhentikan Dr. Houwink (WN Belanda) sebagai Presiden De Javasche Bank berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 122 tanggal 12 Juli 1951.Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan UU No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. UU tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 / 1953 dan Lembaran Negara No. 40. Dengan UU dan Lembaran Negara tersebut dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dengan dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia itu, semakin kukuhlah Bank Indonesia sebagai bank milik pemerintah RI.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Gambar
 Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia Cukup banyak negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di negaranya. Apa pasalnya?  Manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat  sangatlah dirasa oleh negara-negara tersebut. Sejak digagas pada ribuan tahun yang lalu, demokrasi mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi negara-negara yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi itu sendiri. Dari  sejarah demokrasi , kita dapat mengetahui bahwa beberapa jenis demokrasi telah terbentuk. Terdapat banyak jenis demokrasi jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Dari segi partisipasi rakyat terhadap pemerintahan kita mengenal tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran. Dari segi ideologi, kita mengenal adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Namun, dalam sejarah  sistem demokrasi di Indonesia  kita dapat mengetahui bahwa terjadi banyak pergantian bentuk
Baca selengkapnya

kondisi indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Gambar
indonesia pada masa demokrasi terpimpin Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1960-1965) Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal mi diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Berikut latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.  Konstituante Gagal Menyusun Undang Undang Dasar Baru Hasil pemilihan umum memunculkan NU dan PKI sebagai partai besar di samping PNI dan Masyumi. Setelah pemilihan umum itu dibentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 24 Maret 1956 berdasarkan perimbangan partai-partai di dalam pariemen. Kabinet ini juga tidak lama bertahan, karena adanya oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan di da
Baca selengkapnya