politik di indonesia pada awal kemerdekaan


politik pada awal kemerdekaan


Kehidupan Politik Indonesia di Awal Kemerdekaan -  Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS) 1950. Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam pelaksanaan demokrasi liberal (1950 - 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet. Oleh karena tiap-tiap kabinet  tidak berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun keamanan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Gambar
 Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia Cukup banyak negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di negaranya. Apa pasalnya?  Manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat  sangatlah dirasa oleh negara-negara tersebut. Sejak digagas pada ribuan tahun yang lalu, demokrasi mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi negara-negara yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi itu sendiri. Dari  sejarah demokrasi , kita dapat mengetahui bahwa beberapa jenis demokrasi telah terbentuk. Terdapat banyak jenis demokrasi jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Dari segi partisipasi rakyat terhadap pemerintahan kita mengenal tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran. Dari segi ideologi, kita mengenal adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Namun, dalam sejarah  sistem demokrasi di Indonesia  kita dapat mengetahui bahwa terjadi banyak pergantian bentuk
Baca selengkapnya

kondisi indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Gambar
indonesia pada masa demokrasi terpimpin Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1960-1965) Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal mi diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Berikut latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.  Konstituante Gagal Menyusun Undang Undang Dasar Baru Hasil pemilihan umum memunculkan NU dan PKI sebagai partai besar di samping PNI dan Masyumi. Setelah pemilihan umum itu dibentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 24 Maret 1956 berdasarkan perimbangan partai-partai di dalam pariemen. Kabinet ini juga tidak lama bertahan, karena adanya oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan di da
Baca selengkapnya

perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

Gambar
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Sistem Ekonomi Liberal Sebagai negara yang baru merdeka, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang. Upaya mengadakan pembangunan ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Terdapat empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat yaitu : • Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan adanya gerakan separatisme di berbagai daerah • Terlalu sering berganti kabinet menyebabkan program-program kabinet yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan. • Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. • Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memilki tenaga ahli dan dana yang diperlukan belum memadai. Namun demikian, pemerintah telah
Baca selengkapnya